MU'AMALAH 2014: 2016

Selasa, 15 Maret 2016

Presentasi Kelompok 2 (Manajemen Pemasaran)

Minggu, 13 Maret 2016

Selasa, 01 Maret 2016

Fitriyani Lail, Siti Nur Fitriana, Wike Juniati

Nunggu Dosen

Manajemen Pemasaran

Presentansi Kelompok 1 Manajemen Pemasaran

MU'AMALAH IV (PRAKTIKUM ZAKAT)

MAKALAH

“ZAKAT SEORANG KHALIFAH SEBAGAI

AGENT OF DEVELOPMNET”

Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Zakat

Dosen Pengampu : Sahudi, M.HI, M. PdI

DISUSUN OLEH :

LALU MUHAMMAD KARIM AMRULLAH

ANNISAH APRILLAH

YULIA

SISILIA AMBARWATI

JURUSAN SYARI’AH

PROGRAM PENDIDIKAN MUAMALAH

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) AL-FATAH

JAYAPURA

2016

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat-Nyalah kami dapat menyelesaikan tugas mata kuliah ZAKAT ini tepat pada waktunya.

Ucapan terimakasih kepada Bapak Dosen pengampu sahudi, M.HI, M. PdI yang telah memberikan tugas ZAKAT ini, sehingga kami merasa bertanggungjawab atas tugas yang Bapak berikan yakni materi yang akan kami paparkan dalam makalah ini adalah. Zakat seorang khalifah sebagai agent development.

Kepada teman – teman juga kami ucapkan terimakasih karena atas dukungan dan semangat kalian telah memberikan motivasi bagi kami untuk segera menyelesaikan tugas ini tepat pada waktunya.

Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari bentuk penyusunan maupun materinya. Kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan untuk penyempurnaan makalah selanjutnya.

Jayapura, 23 februari 2016

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ................................................................................................................... ii

Daftar Isi ............................................................................................................................ iii

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ..................................................................................................... 1

1.2 Rumusan Masalah................................................................................................. 1

1.3 Tujuan Masalah..................................................................................................... 1

BAB II PEMBAHASAN

A. Kejayaan dan Kemunduran Khilafah Dalam Konteks Ekonomi------------------- 3

B. Peran khalifah dalam mengatasi krisis ekonomi globab ---------------------------- 5

C. Peran khalifah islamiyah dalam penentuan kebijakan fisikal----------------------- 6

D. Peran khalifah dalam penentuan kebijakan moneter-------------------------------- 6

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan.............................................................................................................. 12

B. Daftar Pustaka ........................................................................................................ 13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai seorang muslim kita memahami bahwa zakat adalah salah satu rukun islam. namun masih banyak masyarakat terkhusus seorang muslim yang masih banyak belum memahami betul bagaimana cara tata laksananya dan bahkan arti penting zakat itu sendiri manfaatnya untuk orang lain maupun diri sendiri. Banyak orang miskin yang mendalami persoalan zakat karena memenuhi kebutuhan sehari-harinya saja mereka kesulitan.

Allah SWT. Berfirman: “Hai orang–orang yang beriman, nafkahkanlah dijalan Allah sebagian dari usahamu yang baik – baik dan sebagian apa yang kami keluarkan dari muka bumi ini untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk – buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, bahkan dengan memicingkan mata terhadapanya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji” (al-Baqarah: 267). Karenanya, kita tidak boleh mencari harta dengan jalan yang melangggar aturan modal maupun agama.

Manusia sebagai “khalifah” sesungguhnya tidak hanya harus dipahami dalam dimensi politis atau arti khalifah sebagai agen pembangunan. Akan tetapi, sayangnya kondisi masyarakat muslim sendiri tidak perlu memosisikan diri sebagai agen pembangunan, karena yang paling sering disebut-sebut agen pembangunan misalnya adalah BUMN, koperasi, serta lembaga bentukan pemerintah lainnya. Seharusnya kalau kata tersebut kita pahami sebagai motor penggerak dan penentu arah kebijakan yang berfungsi sebagai agen pembangunan adalah masyarakat itu sendiri (termasuk juga pemerintah) Manusia adalah khalifah Allah atau wakil Allah dibumi

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimankah zakat seorang khalifah sebagai agent of development ?

2. Apakah peran seorang khalifah dalam persoalan zakat ?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Menjelaskan bagaimankah zakat seorang khalifah sebagai agent of development.

2. Menjelaskan peran seorang khalifah sebagai agent of development dalam persoalan

BAB II

PEMBAHASAN

Khalifah ialah gelar yang diberikan untuk pemimpin umat islam setelah wafatnya nabi muhammad SAW atau dapat diartikan juga sebagai “perwakilan” atau “pengganti”

Khalifah juga biasa disebut dengan sebutan amir al-mu’minin (pemimpin orang yang beriman atau orang-orang mukmin). Khalifah berperan sebagai pemimpin umat baik urusan negara maupun agama. [1]

Kisah seperti legenda Robin Hood tidak bisa diterima oleh doktrin islam. Kita tahu bahwa Robin Hood terpaksa harus melakukan tindakan diluar hukum, dengan cara mencuri dan membajak harta – harta orang kaya yang berjalan menyeberangi hutan kekuasaannya. Harta hasil rampasan tersebut kemudian dibagikan kepada kelompok – kelompok masyarakat miskin yang memang mayoritas menjadi pengikutnya. Tetapi, menurut Islam, Allah SWT. Berfirman: “Hai orang – orang yang beriman, nafkahkanlah dijalan Allah sebagian dari usahamu yang baik–baik dan sebagian apa yang kami keluarkan dari muka bumi ini untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk–buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, bahkan dengan memicingkan mata terhadapanya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji” (Al-Baqarah: 267). Karenanya, kita tidak boleh mencari harta dengan jalan yang melangggar aturan moral maupun agama.

Ismail Yusanto dan karebat, dengan mengutip Soesarsono (1996) mengatakan bahwa, dalam bisnis islami, kerja lebih adalah tiba dan memulai kerja lebih awal, kerja lebih bersemangat dan bergairah, kerja lebih cermat, tertib dan lancar, kerja lebih cekatan dan cepat selesai, waktu kerja lebih lama dan hasil kerj lebih baik. Kemudian penggagas bisnis islam tersebut mencatumkan surat al-Mulk : 2, artinya:”...supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya”. Menurut hemat penulis, ini adalah gagasan yang penuh dengan muatan dari nilai islam. Namun sayangnya realitasnya jauh dari ideal. Ketika mengilustrasikan realitas etos kerja uamt islam,Tyas Utomo menyebutkan ciri-ciri berikut : pemalas, tidak disiplin, manajemen AA (afwan akhi/maaf kawan), menggampangkan urusan, inferiority complex, tidak sabar, tidak tuntas, orientasi dunia, da individualistik.

Jadi, berdasarkan sedikit uraian diatas, tesirat anggapan bahwa kalau orang Indonesia cepat kaya, ia dicurigai korupsi, dan kalau ada orang indonesia kelamaan miskin, maka dicurigai malas. Keduanya sama – sama tidak enak didengar dan diucapkan.

Mempelajari etika kerja dan bisnis sebagai etos bukan berarti hanya belajar akan kejujuran, kesopanan, kerajinan dan sebagainya. Etos kerja dan bisnis islami lebih dari sekadar itu. Kita harus menjembatani kesenjangan antara nilai agama dan perilaku keberagaman. Karena memang secara sederhana mempelajari etika dalam bisnis berarti mempelajari tentang mana yang baik atau buruk, benar atau salah dalam dunia bisnis, berdasarkan kepada prinsip – prinsip moralitas. Termasuk diddalamnya : terpuji dan tercela, benar atau salah, wajar atau tidak wajar, pantas atau tidak pantas dari perilaku manusia dalam berbisnis. Dalam kajian etika bisnis islam, susunan ajektif di atas ditambah dengan urusan halal – haram (degrees of lawful and unlawful).

Oleh sebab itu, persoalannya adalah bagaimana mengupayakan nilai–nilai agama dapat memengaruhi perilaku kerja dan bisnis. Sehingga output dari budaya kerja dan bisnis seorang muslim dapat menunjukkan nilai lebih. Pada kasus konsep bisnis syariah misalnya, seorang investor yang sudah mapan mungkin akan sangat sulit memahami bahwa bunga ekuivalen dengan riba atau dalam setiap materi yang dimilikinya ada hak fakir miskin (2,5%). Lebih sulit lagi bila ia harus memahami tentang tingkat return ukhrawi. Atau bahkan kepada yang lebih spesifik, kasus–kasus yang berkaitan dengan dilema etika kerja. Contohnya, bagaimana seorang birokrat muslim dapat membuat keputusan yang legal sekaligus sesuai syariah, berkenan dengan sisa uang proyek dari salah satu program kerjanya.

Demikianlah sekelumit realitas dari kebanyakan muslim Indonesia, yang sangat bertolak dengan logika Islam sebenarnya, mulai dari tidak mau bekerja setelah shalat, kemudian kalau bekerja malas dan akhirnya berpikir mencari jalan pintas untuk cepat kaya. Semuanya itu tidak bisa diterima oleh ajaran doktrin Islam, khususnya bila dikaitkan dengan kesalehan sosial dari ibadah zakat. Terakhir penulis hendak sampaikan bahwa untuk urusan kerja dan bisnis mencari nafkah, agar bisa membayar zakat, ada sejumlah prinsip Islam yang dapat dijadikan panduan, sebagai berikut :

· Prinsip dasar bisnis adalah “Permissibility of things’, dimana sebenarnya segala sesuatu dibolehkan kecuali hal-hal yang kemudian dilarang oleh ajaran Islam.

· Hak menentukan boleh dan tidak bolehnya hanya ditangan Allah, artinya ketentuan halal–haram sudah jelas ditekankan secara umum oleh Allah SWT. Sedangkan detailnya kita bisa merujuk kepada hasil pemikiran para ulama atau faqih. Atau hasil menginterprestasikan sendiri juga boleh, selama kita meyakini bahwa kita mempunyai kemampuan dalam hal tersebut, sebab tidak ada yang mempunyai otoritas tertinggi untuk bisa menerjemahkan keseluruhan Al-Qur’an.

· Dasar pelarangan : ‘ Impurity dan harmfulness ‘, artinya pelarangan sesuatu itu biasanya didasari adanya ‘ketidak bersihan’ ataupun ‘bahaya’ untuk kemaslatan manusia itu sendiri. Tidak dibenarkan menghalalkan yang haram. Hal ini paling tidak bisa menjadi peringatan bagi mereka yang terbiasa berlindung kepada kemampuan intelektual dan kebebasannya dalam berpikir mencari celah untuk bisa lari dari beban hukum. Kebutuhan dan keperluan yang agak mendesak atau darurat dapat menentukan pengecualian, tapi jangan diekspoitir dengan memanfaatkannya secara berlebihan, seperti dengan ijtihadnya sendiri berupaya melakukan penafsiran tentang arti dari “darurat” kemudian menggap setiap kondisi yang dialaminya dalah keadaan. darurat

Akhir – akhir ini trend dalam Islamization proses yang dikembangkan oleh para pemikir kontemporer ekonomi Islam adalah, pertama : mengganti ekonomi sistem bunga dengan sistem ekonomi bagi hasil (free interest), kedua : mengoptimalkan sistem zakat dalam perekonomian (fungsi redistribusi income).

Hukum zakat secara tidak langsung menuntut orang muslim untuk berusaha kaya, sedangkan di pihak lain, bagi muslim yang sudah menyandang gelar investor harus bisa menerima 2,5% dari hartanya adalah milik orang lain. Ini sama halnya dengan memahami spiritulitas dari materi keduniaan. Sudah kepatuhan manusia untuk mencari rezeki dari sumber yang halal untuk kemudian diredistribusikan pendapatannya dengan cara yang elegan, dimana seorang muslim diwajibkan membayar zakat atas hartanya yang sudah mencapai nisab (20 Mitsqal atau 85 gram emas/200 dirham). Dan apabila kekayaan orang tersebut untuk membelanjakan harta yang berlebihan tersebut demi kebaikan masyarakat muslim melalui instrumen infaq atau sedekah. “Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, dan apabila mendapatkan kebaikan ia amat kikir”. (al-ma’arij: 19-21)

Sedangkan untuk kasus penerapan interest free system (sistem perekonomian yang bebas bunga), selain melarang adanya kepastian tingkat return, firman Allah SWT. Dalam surat al-Baqarah ayat 280 juga menyarankan: “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. Nabi pun berpesan kepada kita tentang hal tersebut: “Barang siapa melihat orang dalam kesulitan dan terhina, kemudian menolongnya niscaya Allah akan menolongnya”. (HR. Ibnu Majah).

Jadi, kini tiba saatnya untuk tidak sekadar berdiskusi wacana zakat dan sedekah. Kita harus mulai mengimplementasikan secara nyata segala macam konsep dan teori. Dengan cara ini kesenjangan antara Islamic value dan Islamic Mechanism dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan. Dengan kata lain, kajian ekonomi Islami normatif dapat berkembang memasuki babak empiris (tidak lagi mistis).

Seorang muslim harus dapat menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Akan tidak bijaksana jika seorang muslim bekerja mencari nafkah, dengan memisahkan antara bisnis dan ibadah. Bentuk apresiasi kita ke pada spiritualisme materi seharusnya bisa membimbing manusia untuk dapat hidup berkecukupan secara matateri, dan materi tersebut juga berkecukupan untuk membantu penyempurnaan dalam beribadah

Kesempurnaan ibadah memang membutuhkan dukungan materi, namun jangan sampai kehadiran materi malah membuatnya terlalu sibuk dan lupa akan ibadah. Sudah saatnya umat berpikir untuk bisa berseru dan berdakwah menggunakan kekuatan materinya. Pemberian materi juga akan lebih berarti sebab nabi sendiri pernah menyampaikan barang siapa yang hidupnya ingin dipermudah, maka permudahlah urusan orang lain.

Dari sinilah kemungkinan penemuan hikmah mengapa pada ayat 103 dalam surat At-Taubah dibuka dengan kata “Hudz” yang berarti ambilah, kata kerja imperatif yang mengandung inforcement, memberikan ruang kepada mereka yang punya otoritas (pemerintah atau lainnya) untuk mengambil perannya. Harus ada intermediary sistem yang mengelola, sehingga si miskin tidak tampak sebagai jamur parasit, sedangkan si kaya tidak perlu repot-repot kebanjiran tamu dari kelompok miskin untuk setiap tahunnya, apalagi jika harus ada tuntutan untuk transparan, di mana si miskin dalam upaya menjaga haknya dengan lantang meminta kepada si kaya untuk melaporkan kekayaan yang dimiliki untuk dirinya, sehingga si miskin tersebut dapat mengasumsikan seberapa besar haknya yang bernilai 2,5% tersebut.

Untuk menghindari tumbuhnya jamur parasit, apalagi yang sudah terlanjur tumbuh kemungkinan besar sangat sulit. Cara terbaik yang bisa dilakukan adalah dengan berupaya membersihkannya, mencabuti dan menyianginya satu persatu, dan untuk itu kita perlu alat yang bisa menjadi pisau cukur yang bisa menyelesaikan sensor adaptasi si miskin, yang dikhawatirkan bisa terus merasa nyaman (comfort) dengan udara kebebasan demokrasi. Dan untuk menjadi pisaunya, dapat dilihat, setelah keluarnya UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan, lembaga amil dapat dikaryakan secara maksimal untuk tujuan tersebut. Dari ini kami yakin siapapun yang datang dari kelompok kaya lebih memilih amil yang datang ke rumah untuk memungut dan mengumpulkan dana zakat, ketimbang si kelompok delapan asnaf sendiri yang datang.

Banyak para pengamat mengatakan, sejak terjadinya perpindahan kekuasaan dari orde lama ke orde baru, perekonomian indonesia pada dasranya mengalami perubahan-perubahan mendasar. Terutama menyangkut pertumbuhan ekonomi dan pola pembangunan yang lebih berorientasi pada industri. Di lain pihak kemajuan ekonomi pada masa itu juga di dukung oleh adanya stabilitas politik dan keamanan yang baik, sehingga ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya kegiatan ekonomi serta memperkuat peran negara dan rasa percaya diri dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara. Peran negara pada periode tersebut sangat besar. Alasan keamanan, tingkat pendidikan, serta heterogenenitas (baik SDM maupun SDA) yang tinggi di masyarakat indonesia semakin mendorong dan memperkuat peran negra didalam mengatur segala segi kehidupan. Bahkan dapat dikatakan mulai dari tingkat desa sampai dengan yang paling tinggi dan pada segala sektor dan regional.

Akibat dari pola kebijakan semacam itu, dari segi ekonomi muncul monopoli-monopoli terselubung yang tentu saja menjadikan alokasi sumber daya menjadi tidak efisien, dan meningkatnya intervensi pemerintah yanag berdampak pada distorsi dan inefisiensi di perekonomian sedangkan di segi politik, tidak terjadi proses pendidikan politik yang baik di masyarakat. Hal ini terutama disebabkan masyarakat tidak pernah dilihat untuk mengatarakan pendapat yang sebenarnya sangat di jamin oleh UUD 1945.

Meskipun kemudian beberapa kali terjadi pergantian presiden, kondisi perekonomian rakyat masih sulit berangsur pulih. Selain itu, setelah kejadian WTC 11 september lalu, indonesia malah dirundung isu yang menyatakan bahwa indonesia dengan pesantrennya dicurigai sarang teroris. Muncul isu islam jamaah, radikalisme islam, konservatisme, islam politik, agama pedang, dan lain sebagainya.[3]

Oleh karena itu dapat dilakukan dengan cara bagaimana mengalihkan pandangan umat islam khususnya atau pandangan oreang lain pada umumnya, yang melihat islam dari perspektif politik. Manusia sebagai “khalifah” sesungguhnya tidak hanya harus dipahami dalam dimensi politis atau arti khalifah sebagai agen pembangunan. Akan tetapi, sayangnya kondisi masyarakat muslim sendiri tidak perlu memosisikan diri sebagai agen pembangunan, karena yang paling sering disebut-sebut agen pembangunan misalnya adalah BUMN, koperasi, serta lembaga bentukan pemerintah lainnya. Seharusnya kalau kata tersebut kita pahami sebagai motor penggerak dan penentu arah kebijakan yang berfungsi sebagai agen pembangunan adalah masyarakat itu sendiri (termasuk juga pemerintah) Manusia adalah khalifah Allah atau wakil Allah dibumi ( Al-Baqarah : 30 ). Manusia telah dibekali dengan semua karakterristik mental dan spiritual serta materiil untuk memungkinkan hidup dan mengembang misi secara efektif. Khalifah merupakan salah satu dari 5 dasar filsafat ( philosophical foundation ) yang mendasari konsep pembagunan dalam islam. Dasar ini memberikan ketegasan kepada segenap umat manusia tentang fungsi dan tujuan keberadaannya di muka bumi ini. Dalam konteks pembangunan khalifatullah fil ard berarti manusia sebagai individu adalah " Agen of Development".

Dalam konteks jamaah kekhalifahan manusia diwujudkan dalah khilafah islamiyah yang terbentuk dari adanya daulah islamiyah. Daulah islamiyah yang kita kehendaki adalah daulah inti. Menurut hasan Al-Banna dalam buku membina angkatan mujahid daulah inti adalah daulah yang memimpin negara-negara islam dan menghimpun ragam kaum muslimin, mengembalikan keagungannya, serta mengembalikan wilayah yang telah hilang dan tanah air yang telah dirampas.

Menegakkan daulah islamiyah, berarti menegakkan khilafah islamiyah. Lebih lanjut menurut imam Hasan Al-Banna, mengembalikan eksistensi daulah islam kepada umat islam dengan membebaskan negaranya, menghidupkan keagungannya, mendekatkan peradapannya, menghimpun kalimatnya khalifah islamiyah yang hilang dan persatuan yang dicita-citakan. Penegakan khalifah islamiyah dan persatuan umat merupakan kewajiban yang selama ini diabaikan oleh kebanyakan umat islam. Oleh karana itu Hasan Al-Bana berkata," selama daulah ini tidak tegak, maka semua umat islam berdosa dan bertanggung jawab dihadapan Allah SWT, mengapa mereka sampai lalai memperjuangkannya dan bersikap acuh tak acuh dalam penegakannya. Sungguh merupakan sebuah kedurhakaan terhadap nilai kemanusiann bahwa dalam situasi yang membinggungkan ini justru tegak suatu negara yang mengokohkan sistem nilai zhalim yang mempropagandakan seruan palsu, sementara tidak seorang pun mau berjuang untuk menegakkan negara yang haq,adil dan damai."

A. Kejayaan dan Kemunduran Khilafah Dalam Konteks Ekonomi :

1. Zaman Rasulullah dan khulafaur rasyidin

Zaman Rasulullah dan khulafaur rasyidin merupakan zaman ideal, pada zaman ini dasar-dasar pertama negara islam ditegakkan, selama kurang lebih 40 tahun, dengan demikian dalam setiap sisi kehidupan baik dalam sisi ekonomi, politik hukum dsb, harus berdasarkan Al-Qur'an dan Al-sunnah. Perwujudan sistem ekonomi dilakukan Rasulullah melalui baitul mal yang pada awalnya tidak mempunyai bentuk formal sehingga memberikan fleksibilitas yang tinggi dan nyaris tanpa birokrasi.

3. Zaman emas islam

Pada zaman umayyah yang berpusat di damascus, umat islam dipimpin oleh para khalifah yang bijaksana dan panglima perang yang pemberani, zaman ini berlangsung sekitar 90 tahun. Sementara pada zaman Abbasyiah I yang berpusat di baqdad, sudah banyak pemikir maju dan pencintai ilmu pengetahuan, dan materi-materinya yang progressif telah membina dasar-dasar kemajuan dunia, zaman abbasyiah ini berlangsung selama 100 tahun

4. Akhir kekhalifahan

Pemerintahan abbasyiah hanya berlangsung sampai tahun 656 H. Ahir jaman emas islam, merupakan masa kemunduran khilafah, meskipun awalnya terkenal dengan kemajuan peradabanya, pada ahir masa ini juga kepala pemerintahan mulai bergelimang dengan kemewahan.. Pada zaman ini mulai terjadi berbagai kemelut ekonomi penguasa-penguasa pada saat itu mulai melakukan penumpukan kekayaan,tidak lagi muncul rasa keadilan sosial,dari penguasa terhadap rakyat. Penggunaan uang negara pun tidak dapat dikontrol lagi dengan baik,sehingga muncul masalah-masalah keuangan.

B. Peran khalifah dalam mengatasi krisis ekonomi globab

Pada tataran praktis adanya kekhilafahan menunjukan adanya kemerdekaan kita dari dominasi asing, khususnya dalam melakukan kebijakan-kebijakan ekonomi. Peran khalifah dalam mengatasi krisis ekonomi global dimulai dengan mewujudkan pengaruh nilai-nilai islam sebagai pengganti kebijakan kapitalis dan sosialis dalam kebujakan-kebijakan ekonomi, baik kebijakan fisikal maupun kebijakan moneter adapun peran tersebut adalah sebagai berikut:

a) Peran khalifah islamiyah dalam penentuan kebijakan fisikal.

Lembaga baitul mal yang pada zaman Rasulullah dan khulafarosiddin berfungsi mengatur kas negara dapat difungsikan kembali secara optimal melalui khilafah. Pengembangan baitul mal merupakan salah satu yang harus dilakukan dalam mempengaruhi kebijakan fiskal, karena baitul mal dapat berfungsi sebagai bank sentral dalam daulah islam. Baitul mal tidak terbatas sumber penerimaanya melalui zakat saja, tetapi mencangkup karaj (pajak atas tanah, yang saat ini dikenal dengan PBB ), khums, jizya dan penerimaan lain seperti khaffarah.

b) Peran khalifah dalam penentuan kebijakan moneter.

Ada banyak peran khalifah dalam mengembangkan ekonomi umat khususnya dalam penentuan kebijakan moneter.

Pertama dalam sistem perbankan yang akan dilakukan penghapusan interest syistem karena pada saat ini interes sistem yang paling dominan didunia perbankkan, hal ini berdampak pada kehidupan masyarakat yang semakin sulit.

Kedua, pelarangan monopoli dan bisnis spekulatif. Islam melalang adanya monopoli dan bisnis spekulatif karna monopoli sumber daya merupakan penguasaan sumber daya oleh segelintir orang yang memikirkan dirinya sendiri.

Ketiga, pembangunan jaringan internasional. Pembanguan jaringan perekonomian dan perdagamgan internasional dalam satu sistem kekhalifahan akan menjadikan negara-negara islam bebas dari tergantungan negara-negara barat,dalam hal ini imam hasan al-bana pernah bberkata "semua negara islam harus bebas dari cengkraman kekuasaan asing ".

Keempat, terciptanya pemeratan pembangunan di negara-negara khilafa. Pemerataan pembangunan akan tumbuh di negara-negara dalam khilafa, karna adanya penegakan konsep persodaraan yang di barengi degan keadilan sosio-ekonomi merupakan bagian intgral dari konsep tauhid dan khilafah.[4]

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kejayaan dan Kemunduran Khilafah Dalam Konteks Ekonomi :

1. Zaman Rasulullah dan khulafaur rasyidin

Zaman Rasulullah dan khulafaur rasyidin merupakan zaman ideal, pada zaman ini dasar-dasar pertama negara islam ditegakkan, selama kurang lebih 40 tahun, dengan demikian dalam setiap sisi kehidupan baik dalam sisi ekonomi,politik hukum dsb, harus berdasarkan Al-Qur'an dan Al-sunnah. Perwujudan sistem ekonomi dilakukan Rasulullah melalui baitul mal yang pada awalnya tidak mempunyai bentuk formal sehingga memberikan fleksibilitas yang tinggi dan nyaris tanpa birokrasi.

2. Zaman emas islam

Zaman ini meliputi zaman umayyah zaman abbasyiah I dan abbasyiah II, zaman ini dikenal sebagai zaman emas islam, yaitu zaman perkembangannya negara islam meliputi tiga benua lama : Asia, Afrika,Erops dan cemerlangnya kemajuan kebudayaan islam. Pada zaman umayyah yang berpusat di damascus, umat islam dipimpin oleh para khalifah yang bijaksana dan panglima perang yang pemberani, zaman ini berlangsung sekitar 90 tahun. Sementara pada zaman Abbasyiah I yang berpusat di baqdad, sudah banyak pemikir maju dan pencintai ilmu pengetahuan, dan materi-materinya yang progressif telah membina dasar-dasar kemajuan dunia, zaman abbasyiah ini berlangsung selama 100 tahun

5. Akhir kekhalifahan

DAFTAR PUSTAKA

Santdres.blogspot.com/2012/06/apakah-yang-dimaksud-khalifah-dalam.html

M. Mufraini Arif. Jakarta. Akuntansi Manajemen Zakat (Mengomunikasikan kesadaran dan membangun jaringan). kencana prenada media group. 2006

[1] Santdres.blogspot.com/2012/06/apakah-yang-dimaksud-khalifah-dalam.html

[2] M. Arif Mufraini, Lc., M.Si, 2006, Akuntansi Manajemen Zakat (Mengomunikasikan kesadaran dan membangun jaringan), kencana prenada media group, Jakarta, hal 1-3

[3]

[4]

Jumat, 26 Februari 2016

Mua'malah 2014

KEBERSAMAAN MU'AMALAH 2014

Mu'amalah III (Perekonomian Di Indonesia : Ekspor Impor)

MAKALAH PEREKONOMIAN INDONESIA

“kebijakan ekspor dan impor indonesia”

Disusun Oleh

Lalu M. Karim Amrullah

Riswandi

M. Irvandi

SEMESTER III

Mata Kuliah : Perekonomian Indonesia

Dosen : Hendra Yuliarahman , MA

JURUSAN SYARI’AH

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI ISLAM (MUAMALAH)

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAIN)

AL-FATAH JAYAPURA

2015

KATA PENGANTAR

Segala Puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas segala limpahan Rahmat, Taufik dan Inayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini tepat waktu. Semoga makalah ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan menjadi sumbangan pemikiran kepada pembaca khususnya para mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) .

Terima kasih kami kepada:

1. Dosen pembimbing yang telah memberikan kesempatan untuk membuat dan menyelesaikan makalah kami.

2. Perpustakaan STAIN Al-Fatah dan Perda (Perpustakaan Daerah) yang telah menjadi sumber informasi dan referensi untuk penunjang makalah kami.

3. Kepada orangtua kami yang telah memberikan semangat moral dan moril.

4. Kepada pihak-pihak lain yang telah membantu.

Semoga makalah ini dapat dimanfaatkan sebagai mestinya, kepada Dosen Pembimbing kami meminta masukannya demi perbaikan pembuatan makalah kami di masa yang akan datang dan mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun.

Jayaypura, 6 Oktober 2015

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..................................................................................................................ii

Daftar Isi ..........................................................................................................................iii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................1

A. Latar Belakang ......................................................................................................1

B. Rumusan Masalah .................................................................................................1

C. Tujuan ....................................................................................................................1

BAB II PEMBAHASAN ...................................................................................................2

A. Sejarah Ekonomi Internasioanl ..............................................................................2

B. Kebijakan Ekonomi Dan Perdagangan Internasional ............................................2

C. Tujuan Kebijakan Ekonomi Internasional .............................................................3

D. Teori Perdagangan Dan Pengalaman Pembangunan..............................................4

E. Perdagangan Internasional Dan Teori Keuggulan Kompratif................................8

F. Neraca Pemabayaran Internasional ........................................................................9

a. Ekspor Dan Impor ............................................................................................9

b. Spesialisai Dan Perdagangan Internasional .....................................................11

c. Pembayaran Internasional ................................................................................13

1. Pembayaran Antarnegara..................................................................................13

2. Neraca Pembayaran..........................................................................................14

d. Kebijakan Perdagangan Internasional .............................................................17

BAB III PENUTUP ...........................................................................................................23

A. Kesimpulan ............................................................................................................23

B. Daftar Pustaka ........................................................................................................25

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan internasional merupakan salah satu materi yang diajarkan pada mahasiswa Ekonomi pada khusnya mahasiswa Ekonomi Islam STAIN-Al Fatah Jayapura. Adanya perkembangan yang bersifat kontemporer dan global saat ini dalam sistem internasional yang secara intensif banyak berfokus pada interaksi ekonomi dan politik, telah mmemberi peluang yang begitu besar pada perkembangan dan kemajuan bagi perdagangan internasioanl.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami merasakan tidak hanya peluang kemajuan saja yang tampak, melainkan pula adanya berbagai tantagan masa depan yang kian komplek dan harus di hadapi. Maka pada kesempatan kali kami akan membahas materi yang berhubungan dengan perdagangan internasional. Dengan pembahasan pada makalah kami, diharapkan pembaca dapat mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan perdagangan internasional.

B. Rumusan Masalah

· Sejarah Ekonomi Internasioanl?

· Kebijakan Ekonomi Dan Perdagangan Internasional?

· Tujuan Kebijakan Ekonomi Internasional?

· Teori Perdagangan Dan Pengalaman Pembangunan?

· Perdagangan Internasional Dan Teori Keuggulan Kompratif?

· Neraca Pemabayaran Internasional?

· Hubungan Ekonomi Dengan Luar Negeri?

C. Tujuan

· Mahasiswa Mengetahui Sejarah Ekonomi Internasioanl

· Mahasiwa mengetahui Kebijakan Ekonomi Dan Perdagangan Internasional

· Mahasiwa mengetahui Tujuan Kebijakan Ekonomi Internasional

· Mahasiwa mengetahui Teori Perdagangan Dan Pengalaman Pembangunan

· Mahasiwa mengetahui Perdagangan Internasional Dan Teori Keuggulan Kompratif

· Neraca Pemabayaran Internasional

· Hubungan Ekonomi Dengan Luar Negeri

BAB II

PEMBAHASAN

A. Sejarah Ekonomi Internasioanl

Sejarah Ekspor Internasional (Jalur Sutra)

Jalur sutra adalah sebuah jalur berseri melalui Asia Selatan yang dilalui oleh karavan dan kapal laut, dan menghubungkan Chang’an, Tiongkok, dengan Antiokia, Suriah, dan juga tempat lainnya. Pengaruhnya menggaung hingga ke Korea dan Jepang. Pertukaran ini sangat penting tak hanya untuk pengembangan kebudayaan Tiongkok, India dan Roma namun juga merupakan dasar dari dunia modern. Istilah ‘jalur sutra’ pertama kali digunakan oleh geografer Jerman Ferdinand von Richthofen pada abad ke-19.

Jalur sutra benua membagi menjadi jalur utara dan selatan bagitu dia meluas dari pusat perdagangan Tiongkok Utara dan Tiongkok Selatan, rute utara melewati Bulgar-Kypchak ke Eropa Timur dan Semenanjung Crimea, dan dari sana menuju ke Laut Hitam, Laut Marmara, dan Balkan ke Venezia; rute selatan melewati Turkestan-Khurasan menuju Mesopotamia dan Anatolia, dan kemudian ke Antiokia di selatan Anatolia menuju Laut Tengah atau melalui Levant ke Mesir dan Afrika Utara. Hubungan jalan rel yang hilang dalam jalur sutra diselesaikan pada 1992, ketika jalan rel internasional Almaty – Itumqi dibuka.[1]

B. Kebijakan Ekonomi dan Perdagangan Internasional

Pengertian Kebijakan Ekonomi Internasional

Kebijakan ekonomi internasioanl diartikan sebagai berbagai tindakan dan peraturan yang dijalankan suatu negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang akan mempengaruhi struktur, komposisi, dan arah perdagangan internasional dari/ke negara tersebut. Dalam implementasinya, perdagangan antara dua Negara sering merugikan Negara yang lemah (less developing countries). Negara maju (developing countries) mendominasi perdagangan internasional. Tingkat harga lebih banyak ditentukan oleh negara maju, hal ini disebabkan tingkat ketergantungan Negara berkembang relativ lebih besar kepada Negara maju daripada sebaliknya.

Kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor dikelompokkan menjadi dua macam kebijakan sebagai berikit:

A. Kebijakan Di dalam Negeri

B. Kebijakan Ekspor di luar Negeri

Kebijakan perdagangan internasional di bidang impor dapat dikelompokkan menjadi dua macam kebijakan sebagai berikut:

1. Instrument Kebijakan Nontariff

Kebijakan Nontariff Barrier (NTB) adalah berbagai kebijakan perdagangan selain bea masuk yang dapat menimbulkan distorsi, sehingga menggurangi potensi manfaat perdagangan internasional.

2. Sistem kuota dan efek-efek kuota

Kuota adalah pembatasan fisik secara kuantitatif yang dilakukan atas pemasukan barang (kuota import) dan pengeluaran barang (kuota ekspor) dari/ke suatu negara untuk melindungi kepentigan industri dan konsumen.

3. Subsidi

Subsidi adalah kebijakan pemerintah untuk memberikan perlindungan atau bantuan kepada industri dalam negeri dalam bentuk keringanan pajak, pengembalian pajak, fasilitas kredit, subsidi harga, dan lain-lain.

C. Tujuan Kebijakan Ekonomi Internasional

1. Melindungi kepentingan ekonomi nasioal dari pengaruh buruk atau negatif dan dari situasi/kondisi ekonomi/perdagangan internasional yang tidak baik atau tidak menguntungkan.

2. Melindungi kepentingan industri di dalam negeri.

3. Melidungi lapangan kerja (employment).

4. Menjaga keseimbangan dan stabilitas balance of payment (BOP) atau neraca pembayaran internasional.

5. Menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabil.

6. Menjaga stabilitas nilai tukar/kurs valas.

Setidaknya terdapat 35 negara Dunia ketiga yang sumbangannya ekspor bahan-bahan mineral dan produk –produk pertaniannya mencapai dua perlima dari pendapatan ekspor total, seperti yang terlihat dalam tabel 12-1.

Tabel 12-1 Negar-negara Berkembang yang setidaknya 40 persen dari Total Pendapatan Ekspornya Berasal dari Satu atau Dua Produk-produk Pertanian atau Mineral NonBahan Bakar

Afrika	Asia	Amerika Latin dan Karibia
Burkina Faso (Kapas)	Myanmar/Birma (Kayu dan Sayur-sayuran)	Belize (Gula)
Burundi (Kopi)	Fiji (Gula)	Cili (Temabaga dan Bijih Logam)
Pantai Gading (Coklat dan Kopi)	Maldiva (Ikan)	Kosta Rika (Kopi dan Buah-buahan)
Ethiopia (Kopi)	Papua Nugini (Emas dan Bijih Logam)	Kuba (Gula)
Ghana (Coklat dan Batu Mulia)	Kepulauan Solomon (Kayu)	Dominika (Besi dan Buah-buahan)
Kenya (Teh dan Kopi)	Tonga (Sayur mayur)	Guadeloupe (Gula dan Buah-buahan)
Madagaskar (Kopi dan Rempah-rempah)		Honduras (Buah-buahan dan Kopi)
Malawi (Tembakau)		Jamaika (Mineral)
Mauritania (Biji Besi)		Panama (Buah-buahan)
Mozambik (Ikan dan Buah-buahan)		Paraguay (Minyak Nabati dan Kapas)
Reunion (Gula)		Saint Lucia (Buah-buahan)
Rwanda (Kopi)
Senegal (Ikan dan Minyak Nabati)
Seychelles (Ikan)
Sierra Leone (Batu Mulia)
Sudan (kapa dan Sayur-sayuran)
Uganda (Kopi)

Sumber: Sarah Andersson, John Cavanagh, The Lee, dan Barbara Ehrenreich, Field Guide to the Global Economy (New York: New Pres, 2000). Dicetak ulang dengan Izin

Selain masalah ketergantungan ekspor tersebut, banyak negara-egara berkembang yang juag tergantung, biasanya dalam tingkat ketergantungan yang lebih besar, pada impor bahan-bahan mentah, mesin-mesin dan aneka peralataan modern, barang-barang modal, barang-barang setengah jadi, serrta produk-produk konsumen siap pakai guna menggerakkan industri mereka yang semakin berkembang dan memenuhi aspirasi konsumen dari penduduknya yang terus meningkat. Bagi sebagian besar negara-negara Dunia Ketiga, permintaan impor tersebut acapkali melampauikapasitas mereka dalam menciptakan pendapatan devisa yang mencukupi dari kegiatan-kegiatan ekspor.

D. PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN TEORI KEUGGULAN KOMPRATIF

Telah kita ketahui bahwa spesialisasidapat meningkatkan produktivitas dan standar kehidupan. Kita akan mennerapkan prinsip ini ke bidang perdagangan dan keuangan internasional, suatu proses yang terjadi ketika negara-negara melakukan ekspor dan impor barang-barang, jasa dan modal keuangan. Perdagangan dan keuangan internasional berhubungan dengan beberapa pernyataan paling kontroversial saat ini.

A. Landasan Ekonomi bagi Perdagangan Internasional

Kecenderungan dalam Perdagangan Luar Negeri

Suatu perekonomian atau negara yang ekonominya terlihat secara luas dalam perdagangan internasional disebut perekonomian terbuka (open economy). Tolak ukur yang baik untuk menilai kadar keterbukaan suatu perekonomian adalah rasio ekspor dan impor terhadap GNP. Amerika Serikat sebenarnya cenderung merupakan sebuah perekonomian mandiri (lawan dari perekonomian terbuka). Banyak negara lain, terutama di Eropa Barat dan Asia Timur, yang perekonomiannya jauh lebih terbuka; rasio ekspor dan impor mereka terhadap GNP-nya lebih dari 50%.

Kadar keterbukan itu juga bervariasi pada tingkat sektoral. Di Amerika Serikat, sektor industri baja, tekstil dan sepatu tercatat sebagai sektor-sektor yang paling tingi kadar keterbukaanny. Di samping itu, kita juga melihat adanya perdagangan dua arah atau intraindustri yang sangat besar. Artinya, dalam satu sektor (misalnya sektor tekstil atau baja), Amerika melakukan ekspor sekaligus impor.

Sumber Perdagangan Internasional

Hampir semua negara mendapatkan keutungan dari perdagangan internasional. Hal ini karena berbagai alasan: adanya keanekaragaman kondisi produksi di antara negara-negara tersebut, penurunan biaya produksi, dan perbedaan selera.

1. Keanekaragaman Kondisi Produksi

Perdagangan diperlukan karena adanya keanekaragaman kondisi produksi di setiap negara. Sebagai contoh, makanan dan aktifitas rekreasi.

2. Penghematan Biaya

Alasan kedua dari perdagangan adalah timbulnya increasing return to scale, atau turunnya biaya pada skala produksi yang besar.

3. Perbedaan Selera

Alasan ketiga terjadinya perdagangan terletak pada masalah preferensi. Sekalipun kondisi produksi di semua daerah serupa, setiap negara mungkin akan melakukan perdagangan jika selera mereka berbeda

Setelah Adanya Perdagangan. Sekarang kita andaikan tarif tadi dicabut dan perdagangan bebas diizinkan. Untuk penyederhanaan, selanjutnya kita asumsikan bahwa tidak ada biaya transportasi.

Pada kasus ini, barang-barang akan mengalir dari negara yang memiliki harga rendah ke negara yang memiliki harga harga tinggi. Tanpa biaya transfortasi, harga-harga di kedua negara jelas harus sama. Hal ini diumpamakan seperti air yang ada pada dua pipa yang saling berhubungan, yang akan bertemu dengan permukaan air yang sama jika penghalang antara keduanya dibuka. Jadi, makanan akan dijual dengan harga yang sama di kedua tempat tersebut. Begitu pula dengan pakaian.

Keuntungan dari Perdagangan Luar Negeri

Seluruh masyarakat Amerika akan memperoleh keuntungan karena melalui perdagangan biaya sandang menjadi lebih murah daripada diproduksi sendiri. Begitu pula Eropa memperoleh keuntungan dari spesialisasi di bidang sandang dan memperoleh pangan dengan harga lebih murah melalui perdagangan internasional daripada memproduksinya sendiri.

Dengan mudah kita dapat memperkirakan dampak positif dari perdagangan dengan memperhitungkan efek perdagangan pada upah riil pekerja. Upah riil diukur oleh jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli pekerja oleh upah satu jam kerja. Dari tabel 23-2 dapat kita lihat bahwa upah riil setelah perdagangan menjadi lebih besar dibandingkan upah sebelum perdagangan, baik untuk pekerja Eropa maupun Amerika. Untuk lebih jelasnya, umpamakan setiap pekerja membeli satu unit pakaian dan satu unit makanan. Sebelum perdagangan, untuk membeli barang tersebut pekerja Amerika memerlukan 3 jam kerja dan pekerja Eropa memerlukan 7 jam kerja.

Sebagai kesimpulan, jika perdaganga telah dibuka, dan jika setiap negara berkonsentrasi pada bidang yang memiliki keunggulan komparatif, maka kehidupan semua orang akan menjadi lebih baik. Pekerja di setiap negara dapat memperoleh barang komsumsi dalam jumlah lebih besar, untuk jumlah jam kerja yang sama, jika orang melakukan spesialisasi pada bidang yang memiliki keunggulan komparatif dan menukarkan produknya dengan barang yang relatif tidak mempunyai keunggulan. Ketika perbatasan dibuka untuk perdagangan internasional, pendapatan nasional setiap negara yang melakukan perdagangan akan meninngkat.

Keterbatasan dan Kesimpulan

Kita telah menyelesaikan analisis teori keunggulan komparatif. Kesimpulannya dapat diterapkan pada semua negara dan komoditi. Selain itu, teori tersebut dapat diterapkan pula terhadap kasus banyak input, ketika proporsi faktor produksi mengalami perubahan, dan pada situasi menurunnya hasil (diminishing returns).

Akan tetapi, teori keunggulan komparatif tetap memiliki kelemahan. Kelemahan teori tersebut terletak pada asumsi klasiknya bahwa perekonomian berjalan secara lancar dengan harga dan upah yang fleksibel, serta tidak terjadi penganggurann terpaksa (involutary unemployment). Dalam kasus seperti itu, perdagangan mungkin akan mendorong suatu negara ke dalam PPF-nya karena pengangguran meningkat dan GNP menurun dan keunggulan perdagangan yang diperkirakan oleh teori keunggulan komparatif tidak akan terjadi.

E. Neraca Pemabayaran Internasional

Berbagai permasalahan ekonomi sebagian besar negara dewasa ini sangat terkait dengan soal defisit neraca perdagangan dan utang atau kredit luar negerinya. Aneka media masa setiap hari menayangkan berbagai kisah mengenai defisit perdagangan atau utang luar negeri banyak negara, termasuk Amerika Serkat, yang terus meningkat, serta kebutuhan mendesak negara-negara Amerika Latin untuk mengadakan penyesuaian secara besar-besaran atas neraca pembayarannya. Guna memahami berbagai elemen perdagangan internasional, kita harus mengetahui sepenuhnya apa yang dimaksud dengan akutansi dan seluk beluk neraca pembayaran.

Neraca pembayaran internasional (internasional balance of payment) suatu negara merupakan laporan keuangan yang bersangkutan atas semua tramnsaksi ekonomi dengan negara-negara lain yang disusun secara sistematis; neraca pembayaran menghitung dan mencatat semua arus barang, jasa dan modal antara suatu negara dengan negara-negara lain. Di Amerika Serikat, lembagayang berwenang mengurusnya adalah Departement Perdagangan (U. S. Departemen of Commerce). Departemen ini mencatat semua transaksi eonomi Amerika, membuat berbagai perkiraan finansial atas segenap transaksi internasional, dan menerbitkan statistik neraca pembayaran Amerika Serikat. Statistik tersebut meliputi data mengenai ekspor dan impor barang, pinjaman uang dari dan untuk negara lain, transaksi pariwisata, suku bunga, an dividen yang dikirim dari dan ke negara lain, dan sebagainya[2]

F. Hubungan ekonomi dengan luar negeri

Hubungan ekonomi dengan luar negeri adalah bagian dari hubungan internasional yang lebih luas, yang juga mencakup hubungan politik, militer, kebudayaan, dan sebagainya.

Perdagangan internasional

Perdagangan internasioanal tidak hanya mencakup ekspor dan impor saja (komoditi) tetapi juga penyelenggaraan jasa-jasa seperti pengangkutan, perkapalan, perjalanan, asuransi dan parawisata, perbankan, pos, dan telekomunikasi. Selain itu juga hsil modal-modal seperti pembayaran deviden, laba perusahaan asing, dan bantuan antarnegara.

a. Ekspor Dan Impor

untuk mendapat gambaran tentang pentingnya perdagangan kita dengan luar negeri, ukuran yang biasa dipakai adalah dengan memperhatikan berapa persen dari produk domestik brruto yang diekspor, dan berapa persen yang berasal dari luar negeri (impor).

Berikut catatan perkembangan ekspor impor Indonesia tahun 1960-2000

Tahun	Ekspor	Impor	X-M	Tahun	Ekspor	Impor	X-M
1960 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1973 1974 1975 1978 1979	13,3 5,2 12,7 8,7 10,8 9,0 12,8 20,0 28,9 22,5 21,89 30,0	12,5 5,7 22,1 16,8 15,5 14,8 15,8 19,4 21,3 21,9 20,8 23,6	+0,8 -0,5 -9,3 -8,1 -4,7 -5,8 -3,0 +0,6 +7,6 +0,6 +1,0 +6,5	1980 1981 1982 1983 1985 1990 1993 1995 1997 1999 2000	30,4 27,6 22,4 24,9 22,2 27,4 25,9 26,3 27,8 35,2 42,9	22,1 25,5 26,3 29,1 20,4 27,0 23,8 27,6 28,1 27,2 33,5	+8,3 +2,1 -3,9 -4,2 +1,8 +0,4 +2,1 -1,3 -0,3 +8,0 +9,4

Bahwa jumlah ekspor dan impor sudah melebihi 20% dari produk domestik bruto. Ini berarti bahwa lebih dari seperempat hasil produk kita dijual ke luar negeri dan lebih dari seperempat dari barang yang beredar di pasar berasal dari luar negeri. Makin tinggi angka tersebur maka makin terbukalah perekonomian nasional untuk perkembangan ekonomi di luar negeri.

a) Ekspor kita (Indonesia)

Sejak dahulu hasil-hasil bumi di Indonesia seperti cengkeh, kopi, teh, lada, biji coklat, dan tembakau dikenal di seluruh dunia. Minyak tanah Indonesia lama sekali menjadi bahan ekspor kita yang terbesar. Akan tetapi melemahnya harga minya sejak tahun 1980-an telah memaksa kita untuk meningkatkan ekspor non-migas. Maka sejak tahun 1990-an komoditi non-migas, khususnya hasil-hasil industri (kayu lapis, tekstil, alas kaki, mebel, kaca, minyak kelapa sawit, bahkan akhir-akhir ini juga termasuk (elektronik) mencapai persentse yang lebih besar.

b) Impor kita (Indonesia)

Barang-barang yang kita butuhkan tetapi tidak/belum dapat dihasilkan sendiri harus kita datangkan dari luar negeri. Barang-barang impor digolongkan menjadi tiga :

1. Barang konsumsi : Beras, gandum, buah-buahan, susu, tembakau dll.

2. Bahan baku/penolong : pupuk, bahan-bahan kimia, kertas, kapas, dan benang tenun, besi/baja, semen, plastik, alat-alat listrik.

3. Barang modal : mesin-mesin, motor minyak/listrik, alat-alat dan perlengkapan kendaraan dan telekomunikasi.

c) Arah ekspor dan impor kita

Indonesia telah mempunyai hubungan dengan hampir semua Negara di dunia. Hubungan dagang yang terbanyak adalah Negara-negara tetangga di asia terutama jepang, Singapora, hongkong, kemudian dengan Eropa dan Amerika. Dengan Australia dan Afrika hubungan dagang baru sedikit sekali.

b. Spesialisai Dan Perdagangan Internasional

Perdagangan antarnegara muncul karena adanya perbedaan-perbedaan dalam kemampuan produksi. Suatu Negara yang mempunyai keunggulan dalam memproduksi barang tertentu dapat menspesialisasikan diri dalam produksi barang tersebut yang hasilnya lalu ditukarkan dengan barang dan jasa lain yang dibutuhkan tetapi tidak dibuat sendiri. Keunggulan tersebut dapat bersifat mutlak dan juga bersifat relatif.

Dalam spesialisasi dan perdagangan internasional sangat diperlukan dasar pertukaran (terms of trade), yang mana dasar pertukaran ini ialah merupakan perbandingan harga barang ekspor dan harga barang impor. Spesialisasi berarti bahwa suatu Negara mengkhususkan diri dalam prodiksi barang tertentu untuk diekspor, dan mengimpor barang lain dari luar negeri. Tetapi impor harus dibayar dari hasil ekspor. Oleh karena itu penting sekali bagaimana perbandingan harga barang yang diekspor dan harga barang yang diimpor. Dasar pertukaran dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

T/T :

Indeks harga barang ekspor

Indeks harga barang impor

x100%

Bila perbandingan ini naik dari tahun ke tahun, maka disebut perkembangan yang membaik dan menguntungkan. Sebab dengan mengekspor jumlah yang sama dapat diperoleh jumlah impor yang lebih besar. Sebaliknya, bila angka perbangdingan tersebut turun disebut dasar pertukaran memburuk karena dapat mengimpor lebih sedikit dari hasil ekspor.[3]

Manfaat perdagangan internasional, menurut sadono sukirno, manfaat perdagangan internasional adalah sebagai berikut :

1. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi dinegeri sendiri.

Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi disetiap Negara diantaranya ialah : kondisi geografis, iklim, tingkat penguasaan iptek dan lain-lain. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap Negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri.

2. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi.

Walaupun suatu Negara dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh Negara yang lain, tapi kalanya lebih baik apabila Negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri.

3. Memperluas pasar dan keuntungan.

4. Transfer teknologi modern.

Perdagangan internasional memungkinkan suatu Negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern.

c. Pembayaran internasional

1. Pembayaran antarnegara

Untuk pembayaran diperlukan valuta asing atau devisa (foreign exchange), yaitu valuta (mata uang) yang mau diterima oleh dunia internasional. Devisa itu diperoleh dari hasil ekspor (devisa umum) atau dari kredit bank luar negeri (devisa kredit). Namum terdapat pasar yang khusus untuk jual beli valuta asing yaki disebut Bursa Valuta Asing diamana permintaan dan penawaran bisa bertemu. Tidak semua orang diperbolehkan jual-beli devisa, pihak-pihak yang berjual-beli valuta asing adalah bank-bank (bank devisa), penukaran uang resmi (money changer) dan makelar valuta asing (broker).

Sejak zaman dulu emas merupakan alat pembayaran internasional yang paling umum dipakai. Untuk menghindari kesulitan yang berkaitan dengan pengiriman emas, sudah sejak akhir abad pertengahan untuk pembayaran internasional biasa dipakai surat seperti wesel, promes, dan letter of credit (L/C). Namun pada massa sekarang peranan emas sebagai alat pembayaran Internasional sudah sangat berkurang. Peranannya sebagian diambil alih oleh Dollar Amerika.

Pada dasarnya ada tiga sistem atau cara untuk menentukan tinggi rendahnya kurs atau nilai tukar valuta asing yakni sebagai berikut :

a. Kurs tetap (fixed exchange rate) ialah kurs yang tidak berubah-ubah karena dikaitkan dengan emas sebagai standard atau patokannya.

b. Kurs bebas (floating exchange rate) ialah kurs yang sewaktu-waktu dapat naik-turun atau “mengambang” karena ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar bebas.

c. Kurs dibuat stabil (managed floating) berdasarkan perjanjian Internasional, yaitu ditetapkan oleh pemerintah/bank sentral dalam perbandingan tertentu dengan dollar valuta lainnya.[4]

2. Neraca pembayaran

Neraca pembayaran adalah catatan yang sistematis tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk (orang perorangan/individu, badan hukum, pemerintah) Negara satu dengan penduduk Negara lain dalam jangka waktu tertentu. Catatan ini sangat berguna untuk berbagai macam tujuan. Namun tujuan utamanya adalah untuk memberikan informasi kepada penguasa pemerintah tentang posisi keuangan dalam hubungan ekonomi dengan Negara lain serta membantu di dalam mengambil kebijakan moneter , fiskal, perdagangan dan pembayaran internasional.

Neraca pembayaran pada dasarnya terdiri pada lima neraca bagian yang saling berhubungan yakni :

1. Neraca perdagangan

Merupakan rekening pertama mencatat semua transaksi yang menyangkut ekspor dan impor barang dagangan. Yang dicatat adalah volume dan nilainya dan biasanya dirinci atas minyak/gas dan nonmigas. Karena selain barang komoditi masih banyak hal lain yang masuk perdagangan internasional.

Contoh neraca pembayaran

Debet (-) Pengeluaran atau hutang		Kredit (+) Penerimaan atau piutang		SALDO
Impor barang Penerimaan jasa Bunga yang dibayar Rekening berjalan Lalu lintas modal kredit yang di berikan Rekening total Tambahan cadangan emas/devisa Jumlah	-800 -150 -100 -1050 -500 -1550 -120 -1670	Ekspor barang Pemberian jasa Bunga yang diterima Rekening berjalan Lalu lintas modal kredit yang diterima Rekening total Tambahan cadangan emas/devisa Jumlah	+80 +50 +10 +910 +620 +1530 +140 +1670	+50 -100 -90 -140 +120 -20 -20 0

2. Neraca jasa

Menunjukkan jasa-jasa yang kita selenggarakan untuk luar negeri serta yang kita terima dari luar negeri. Pos-pos terpenting disini adalah pengangkutan, asuransi, perantara-perantara perdagangan, jasa-jasa perbankan, serta parawisata/perjalanan.

3. Neraca hasil-hasil modal

Pada rekening ini dicatat semua pembayaran dan penerimaan bunga, deviden, juga upah tenaga asing, serta hibah/hadiah (grants).

4. Neraca lalu lintas modal

Bagian ini mencakup seluruh lalu lintas pembayaran melalui Bank, dengan segala kredit/pinjaman yang kita terima dari luar negeri maupun yang kita berikan kepada luar negeri, baik dari sektor pemerintah maupun swasta. Dalam rekening ini juga mencatat jual-beli efek-efek, penanaman modal asing, bantuan luar negeri serta pembayaran hutang luar negeri.

5. Neraca lalu lintas moneter (neraca saldo)

Bagian ini memperlihatkan perkembangan (perubahan-perubahan) cadangan devisa suatu Negara. Cadangan itu terdiri dari emas, devisa, dan posisi kita pada IMF.[5]

d. Kebijakan Perdagangan Internasional

Kebijakan perdagangan merupakan salah satu analisis substansial pokok yang juga melandasi lahirnya konsep dan teori dalam ekonomi politik. Kebijakan perdagangan menurut M.L.Jhingan, dalam bukunya The economy of development and planning (1990 : 579) mengatakan, sebagai suatu kebijakan yang dapat menopang percepatan laju pembangunan ekonomi adalah dengan cara sebagai berikut :

a. Memungkinkan Negara terbelakang memperoleh bagian paling besar dari manfaat perdagangan

b. Meningkatkan laju pembentukan modal

c. Meningkatkan industrialisasi

d. Menjaga keseimbangan neraca pembayaran

Guna mendukung suatu kebijakan perdagangan yang dapat membantu para pelaku-pelaku di lapangan, pada dasarnya pemerintah berupaya memberikan intensif dan perlindungan berupa suatu bentuk proteksi yang dapat asionalisasi dengan argumen-argumen :

1. Term of trade

Perubahan term of trade yang menguntungkan suatu Negara akan memberi peluang bagi Negara yang bersangkutan untuk memperoleh surplus pendapatan nasional. Hal ini bisa dilakuikan antara lain dengan penerapan tarif dan bukan tarif tertentu yang membuat nilai impor turun dan nilai ekspor meningkat. Ini berarti kebijakan tersebut mampu untuk eksis dalam terms of trade-nya. Namun demikian, terdapat beberapa keterbatasan, dan dalam hal ini harus dilalui sejumlah syarat yang perlu dipenuhi, yakni :

a) Perbaikan pada terms of trade tidak banyak mempunyai relevansi dengan pembentukan modal, jika pendapatannya yang meningkat tidak diikuti oleh suatu tabungan seperti dikonsumsi untuk komoditas impor maupun domestik, maka terms of trade dalam pembentukan modal gagal.

b) Agar kebijakan penerapan tarif berhasil, maka Negara yang memberlakukan tarif itu harus mempunyai kekuatan monopoli.

c) Efektivitas kebijakan penerapan tarif, terjadi jika foreign-offer curve tidak elastis. Apabila terjadi elastis yang tinggi, maka makin besar pula jatuhnya volume perdagangan.

2. Rasio tabungan

Untuk pembentukan modal, salah satu cara yang penting ialah dengan tabungan domestik, dengan membatasi impor komoditas konsumsi melalui pengawasan langsung atau penetapan bea masuk.

3. Investasi asing

Protesksi juga relevan untuk sumber pembentukan modal dengan menarik investasi bagi Negara berkembang khususnya, dan modal kerjasama penanaman modal yang dilakukan oleh Negara-negara industri

4. Industri muda (The infant industri)

Bagi Negara berkembang, pilihan industrialisasi menjadi amat rasional karena pendekatan kapitalistik berpengaruh kuat pada elit politik. Industri ini merupakan tahap transisi menuju industri besar-besaran. Dalam pandangan E.F. Schumacher, istilah ini dikenal dengan teknologi industri madya (tepat guna) (Schumacher, 1979: 169). Keberadaan industri muda memerlukan perlindungan pemerintah untuk pengawasan dan insentifnya.

Berkaitan dengan hal ini, di lain pihak Myrdal memberi pandangan tersendiri melalui empat alasan khusus bagi proteksi industri di Negara-negara sedang berkembang, yaitu :

a) Adanya kendala untuk memperoleh pasar bagi penawaran baru.

b) Adanya kelebihan tenaga kerja.

c) Besarnya biaya investasi individual dalam mewujudkan ekonomi eksternal, dan

d) Struktur harga internal yang tidak menguntungkan industri.

Namun dari argumen diatas terdapat juga beberapa keterbatasan/kelemahan diantaranya adalah :

a) Proteksi bagi industri muda pada dasarnya mengabaikan persoalan penawaran modal.

b) Proteksi bagi indutri dapat menimbulkan kemudahan-kemudahan yang menjadikannya tidak sanggup menghadapi kompetesi dunia usaha.

5. Ekonomi eksternal

Diakatakan oleh J.E. Meade (1952 dalam jhingan, 1990: 585) bahwa Ekonomi eksternal dapat digolongkan menjadi ekonomi eksternal teknologi dan moneter. Keduanya muncul karena saling tergantung langsung di antara para produsen. Ekonomi eksternal teknologi ada apabila output suatu perusahaan tergantung tidak hanya pada faktor-faktor produksi yang dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan tersebut, tetapi juga pada output dan penggunaan faktor-faktor dari perusahaan lain. Sementara itu, Scitovsky mengatakan munculnya ekonomi eksternal moneter apabila keuntungan produsen tertentu dipengaruhi oleh tindakan produsen lainnya.[6]

6. Kebijakan impor

a) Bea masuk (tarif)

Jika suatu barang impor dikenakan bea masuk yang tinggi, harga jual barang tersebut dalam negeri akan mahal, kebijakan ini dapat mengurangi hasrat masyarakat untuk membeli barang tersebut. Sebaliknya untuk barang yang sangat dibutuhkan, bea masuk bisa rendah sekali atau bahkan dibebaskan sama sekali dari pajak impor, bahkan dapat diberi subsidi. Bea masuk merupakan sarana yang paling sering digunakan, baik untuk membatasi impor dan menghemat devisa, juga untuk melindungi industri dalam negeri terhadap saingan dari barang buatan luar negeri, perlindungan industri dalam negeri ini disebut proteksi.

b) Pembatasan impor dengan kuota

Untuk membatasi impor maka jumlah-jumlah barang yang boleh diimpor dapat dijatah.

c) Devaluasi

Devaluasi berakibat mengurangi impor karena membuat barang-barang impor mahal untuk pembeli dalam negeri (tidak selektif).

d) pengendalian devisa

Dengan cara ini maka jumlah devisa yang disediakan untuk impor dijatah atau dibatasi. Importir yang hendak mengimpor barang tertentu harus mendapat izin, untuk kemudian diberi satu jatah (alokasi) devisa. Untuk itu, semua devisa dikuasai langsung oleh pemerintah pusat memalalui bank sentral.

e) Subsitusi impor

Produsen dalam negeri didorong untuk membuat sendiri barang-barang yang sampai kini masih diimpor dari luar negeri.

7. Meningkatkan ekspor

a) Diversifikasi ekspor

b) Subsidi dan premi ekspor

c) Pengendalian harga dalam negeri

d) Devaluasi

e) Perjanjian internasional

8. Kerjasama internasional

Setelah perang dunia II orang semakin sadar akan perlunya kerjasama antarbangsa, atas kesadaran tersebut, maka pada tanggal 24 oktober 1945 dibentuklah perserikatan bangsa-bangsa (UNO) yang dilengkapi dengan sejumlah lembaga khusus untuk mengatur kembali segi kehidupan internasional (ILO, FAO, WHO, UNICEF, UNESCO, UNIDO). Selain itu juga telah muncul bermacam-macam lembaga kerjasama regional menuju integrasi ekonomi dan kawasan perdagangan bebas.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

· Kebijakan ekonomi internasioanl diartikan sebagai berbagai tindakan dan peraturan yang dijalankan suatu negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang akan mempengaruhi struktur, komposisi, dan arah perdagangan internasional dari/ke negara tersebut. Dalam implementasinya, perdagangan antara dua Negara sering merugikan Negara yang lemah (less developing countries). Negara maju (developing countries) mendominasi perdagangan internasional. Tingkat harga lebih banyak ditentukan oleh negara maju, hal ini disebabkan tingkat ketergantungan Negara berkembang relativ lebih besar kepada Negara maju daripada sebaliknya.

· Intstrumen kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor diartikan sebagai berbagai tidakan dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang akan mempengaruhi struktur, komposisi, dan arah transaksi serta kelancaran usaha untuk peningkatkan devisa ekspor suatu negara. Kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor dikelompokkan menjadi dua macam kebijakan sebagai berikit:

G. Kebijakan Di dalam Negeri

H. Kebijakan Ekspor di luar Negeri

Tujuan kebijakan perdagangan internasional yang dijalankan oleh suatu negara dapat dirumuskan sebagai berikut:

7. Melindungi kepentingan ekonomi nasioal dari pengaruh buruk atau negatif dan dari situasi/kondisi ekonomi/perdagangan internasional yang tidak baik atau tidak menguntungkan.

8. Melindungi kepentingan industri di dalam negeri.

9. Melidungi lapangan kerja (employment).

10. Menjaga keseimbangan dan stabilitas balance of payment (BOP) atau neraca pembayaran internasional.

11. Menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabil.

12. Menjaga stabilitas nilai tukar/kurs valas.

· Perdagangan internasional telah sering memainkan peranan yang sangat penting meskipun terkadang bukanlah peranan yang baik di sepanjang sejarah pembangunan negara-negara berkembang.

· Suatu perekonomian atau negara yang ekonominya terlihat secara luas dalam perdagangan internasional disebut perekonomian terbuka (open economy). Tolak ukur yang baik untuk menilai kadar keterbukaan suatu perekonomian adalah rasio ekspor dan impor terhadap GNP.

DAFTAR PUSTAKA

Apridar, Ekonomi Internasional (Sejarah, Teori, Konsep, dan Permasalahan dalam Aplikasinya), (Yongyakarta: 2009), Garaha Ilmu

Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, Pembagunan Ekonomi di Dunia Ketiga (United Kingdom : 2003) Erlangga Edisi Kedelapan: Terjemahan

Anggota IKAPi, Pengantar Ilmu Ekonomi Makro, (Yongyakarta: 2004), Kanisius

Ikbar Yanuar, Ekonomi Politik internasional 2, (Bandung: 2007), Refika Adiatama

Paul A. Samuelson & William D. Nordhaus, Microeconomics, (Baskerville: 1992), Erlangg: Terjemahan

[1] Apridar, Ekonomi Internasional (Sejarah, Teori, Konsep, dan Permasalahan dalam Aplikasinya), (Yongyakarta: 2009), Garaha Ilmu, hal 1

[2] Paul A. Samuelson & William D. Nordhaus, Microeconomics, (Baskerville: 1992), Erlangg: Terjemahan hal 478-479

[3] Anggota IKAPi, Pengantar Ilmu Ekonomi Makro, (Yongyakarta: 2004), Kanisius hal 290-297

[4] Anggota IKAPi, Pengantar Ilmu Ekonomi Makro, (Yongyakarta: 2004), Kanisius hal 298-301

[5] Anggota IKAPi, Pengantar Ilmu Ekonomi Makro, (Yongyakarta: 2004), Kanisius hal 307-309

[6] Ikbar Yanuar, Ekonomi Politik internasional 2, (Bandung: 2007), Refika Adiatama hal 133-136